Paket Kebijakan ekonomi presiden joko widodo dan percakapan di sosial media

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4) petang. Paket Kebijakan yang menyangkut 10 (sepuluh) kelompok ini diharapkan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan berusaha, dan akan diteruskan di seluruh instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kepala BKPM, dan Kepala Staf Presiden saat mengumumkan paket kebijakan Jilid 12, Istana Negara, Jakarta Kamis (28/4) petang. (Foto: Humsa/Rahmat)

Presiden memberikan contoh saja, urusan yang berkaitan dengan HO (izin lingkungan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dulu ngurusnya satu-satu. SIUP ngurusnya dulu, rampung baru TDP. Selesainya dulu bisa 3 hari bisa seminggu.


“Sekarang hanya satu proses, sekali ngurus bisa satu hari selesai urus SIUP dan TDP, karena ini mau dihilangkan salah satu enggak bisa karena sudah amanat undang-undang. Pokoknya ngajukan, sekali proses dan selesai satu hari,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan.

Kemudian amdal (analisa mengenai dampak lingkungan) lalu lintas, ada amdal lingkungan, ada amdal. “Ndak, satu saja sekarang amdal ya amdal sudah. Enggak ada amdal lingkungan, nanti ada amdal lalu lintas ada lagi. Nanti kalau ini diteruskan bisa muncul amdal yang lain. Amdal itu saya kira satu saja tapi mencangkup semuanya, digabung,” tegas Presiden.

Jadi, lanjut Presiden Jokowi, ada 10 kelompok dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII ini, yaitu:

Pertama, memulai usaha/starting businesses. Sebelumnya prosedur 13 prosedur, waktu 47 hari, biaya 6,8-7,8 juta menjadi ada 5 izin, SIUP, TDP, izin tempat usaha, izin gangguan. Yang tadinya 13 sekarang menjadi 7 prosedur, dari 47 hari menjadi 10 hari, biaya yang sebelumnya Rp6,8 juta–Rp 7,8 juta menjadi Rp 2,7 juta, dan dari 5 izin menjadi 3 saja. “Yang lainnya hapus pus pus,” kata Presiden Jokowi.

Yang kedua perizinan terkait pendirian bangunan, ada 17 prosedur diubah menjadi 14 prosedur, waktu 210 hari menjadi sekarang 52 hari, biaya Rp 86 juta menjadi Rp 70 juta, izin ada empat IMB (Izin Mendirikan Bangunan), UKL, UPL, SLF (Sertifikat Laik Fungsi), TDG (Tanda Daftar Gudang) dijadikan hanya 3; IMB, TDG, dan SLF.

Kemudian pendaftaran properti. Ada prosedur 5 prosedur menjadi 3 prosedur, waktu 25 hari menjadi 7 hari, biaya sebelumnya 10,8% dari nilai proprerti sekarang menjadi 8, 3% dari nilai property, atau nilai transaksi.

Yang keempat, mengenai pembayaran pajak. Pembayaran ini prosedurnya ada 54 kali pembayaran sekarang prosedurnya menjadi 10 kali pembayaran, sudah sistemnya sudah online.

Kelima mengenai akses perkreditan. Menurut Presiden Jokowi ini komplet sekali ini sampai satu buku karena menyangkut berapa kementerian, 20 kementerian/lembaga. Memang semuanya ini sudah dikerjakan selama 4 bulan siang malam sampai pagi tadi baru rampung.

Yang kelima akses perkreditan, yang sebelumnya ini belum terdapat biro kredit swasta/lembaga pengelola informasi perkreditan (LPIP). Yang kedua sistem jaminan online hanya bisa diakses oleh notaris dan migrasi data dilakukan secara manual. Sekarang telah diterbitkan usaha kepada dua biro kredit swasta/lembaga pengelola informasi perkreditan (LPIP). Kemudian sistem jamin fidusia online bisa diakses oleh notaris dan pihak lain diluar notaris. Kemudian migrasi data dilakukan secara online untuk pulau jawa, ya.

Yang keenam, mengenai penegakkan kontrak. Menurut Presiden, penegakan kontrak yang sebelumnya penyelesaian gugatan sederhana belum diatur, waktu penyelesaian perkara tidak diatur. Berdasarkan survei yang dulu untuk menyelesaikan perkara butuh waktu 471 hari, ini dari survei.

“Yang sekarang telah ada tata cara dan penyelesaian, telah ada tata cara penyelesaian sederhana, ada tata caranya. Kemudian jumlah prosedur, 8 prosedur menjadi 11 prosedur jika ada banding. Waktu penyelesaian 28 hari menjadi 38 hari jika ada banding. Ini dari 471 menjadi 28 hari,” jelas Presiden Jokowi.

Yang ketujuh berkaitan dengan penyambungan listrik. Menurut Presiden, ini hal-hal yang kelihatannya kecil-kecil namun kalau tidak didetailkan, lepas juga. Ia menyebutkan, penyambungan listrik ada 5 prosedur menjadi 4 prosedur, waktunya dulu 80 hari sekarang 25 hari, biaya SLO (Sertifikat Layak Operasi) Rp17,5 per VA menjadi Rp15 per VA. Biaya penyambungan sebelumnya Rp969 per VA menjadi Rp775 per VA. Uang jaminan langganan dalam bentuk tunai, ini sekarang dapat menggunakan garansi.

Yang kedelapan mengenai perdagangan lintas negara. Dulu sebelumnya offline sekarang menggunakan online modul untuk PED atau pemberitahuan ekspor barang dan PID pemberitahuan impor barang, dan sekarang ada batas waktu penumpukan barang di pelabuhan paling lama 3 hari. Diatur semaunya secara rinci.

Yang kesembilan mengenai penyelesaian perkara kepailitan. “Kita atur lebih simpel lagi, biaya kurator dihitung berdasarkan nilai harga debitur. Kemudian berdasarkan survei, waktu pemeriksaannya sebelumnya 730 hari, recovery cost-nya 30% yang sekarang baiknya sudah diatur dan dihitung berdasarkan nilai utang atau jika berakhir dengan perdamaian dan berdasarkan nilai pemberesan jika berakhir dengan pemberesan,” terang Presiden.

Yang kesepuluh, yang terakhir, perlindungan terhadap investor minoritas. Menurut Presiden, ini juga penting kalau tidak diatur menjadi sorotan juga. Ia menyebutkan, peraturan sudah ada namun kurang sosialisasi, yang sekarang peraturan sudah akan disosialisasikan lebih luas dan efektif.

Presiden meyakini, langkah-langkah dalam Paket Kebijakan XII ini akan mempermudah seluruh dunia usaha terutama usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah untuk memuali sebuah usaha

Paket Kebijakan XII, Presiden Jokowi: Urus HO, SIUP, TDK Selesai Sehari, Amdal Satu Saja

http://chirpstory.com/li/313745

maaf numpang liwat iklan komersil ya broo

iklan bae

Dalam fb.com/jokowi update status tentang kebijakan ekonomi ini mendapatkan beberapa tanggapan dari beberapa akun seperti:

Ariel Rieljodi Safwan Part II; Usul pak!
Gimana kalau dalam setiap kunjungan ke luar negeri atau menerima tamu pemimpin negara lain, pak Jokowi memakai batik saja jangan memakai jas?, buang saja jas itu pak!
Kita tunjukkan jati diri dan ciri khas kita pada dunia
Kita harus jadi diri kita sendiri, jangan terikut ikut rentak negara lain!
Saya sendiri berada di luar negeri, dan saya selalu memakai batik kalau keluar jalan atau ada acara
Saya merasa bangga setiap kali memakai batik di negara orang
Kita bangsa yg besar, tidak seharusnya dalam semua aspek kita ”berkiblat” ke luar
Bukan saya anti negara barat, bukan saya anti negara padang pasir..tapi saya punya budaya dan ciri khas sendiri!

Jangan cuma mental yg direvolusi pak, kebanggaan akan jati diri kita harus direvolusi juga!

Syabith Umar Ahdan; Terima kasih Presidenku pak Jokowi. Akhirnya kebijakan yang ditunggu tunggu keluar juga. Dengan begini Entreprenur2 muda di Indonesia bisa lebih fokus dalam berinovasi, bukan fokus perijinan lagi. XD

Maulana Riza Sejalan ; dengan meluncurnya paket 1 smpai skrg dgn paket 12..
Mohon dgn sangat bpk presiden membentuk team dr tingkat kecamatan utk pengawasan paket2 yg telah di gelontarkan ke departmen2 yg terkait apakah berjalan sezuai instruksi bapak presiden…
Sebab msih byk pengaduan dan keluhan masyarakat indonesia…klo di jkt mgkn mudah pengawasan nahh…klo di luar dr pulau jawa..

Aden Ricky Saya mau lapor pa persiden kami rakayat indonesia yg ada di Taiwan sering mengadu dan berkostasi kepada. Kolsetr 1955. Milik KBRI indonesia di Taiwan tapi 85% Jawabanya ngga memuaskan hanya di suruh sabar dan susah untuk menemukan jalan keluar di setiap ada masalah…..

dan satu lagi 90% TKI, TKW yg ada di Taiwan kabur dari majikan karena tidak hadrinya pemerintah Indonesia, perwakilan yg ada di Taiwan….

Karena ejensi yg ada di Taiwan rata-rata. Mebela majikan dan bila kami melawan akan di pulangkan…..

Masalah biaya…

Sekarang berangkat ke taiwan lebih mahal dulu kami 25. Jt. Potongan 9 bulan tapi sekarang kami harus bayar 38. Smpe 40. Jt potongan 6 sampe 9 bulan itu tergantung majikan…. Sedangkan gaji. Nt. 20.008 belum potong tempat tinggl 3.500 ejensi 1.800 pajak bulanan 1. 600 itu belum asuransi tenaga kerja dan asuransi kesehatan pels potongan sinatras selama 9 bulan yg hampir nt.5.000 lebih….

Klo seperti ini kami disini merasa di anak tarikan oleh pemerintah Indonesia…. Mohon bantuannya untuk pihak terkait agar kami disini punya kepastian hukum

Bram Sitompul Menurut beberapa sumber.. ada sebanyak 4000 triliun rupiah uang orang Indonesia parkir di spore..apabila bisa ditarik ke Indonesia maka banyak usaha kecil dan menengah memperoleh modal usaha yg sangat ringan bunganya. Sehingga perekonomian secara mikro dan makro akan tumbuh dan berkembang. Bahkan infrastruktur dapat dibangun tanpa modal asing. Singapore sendiri bahkan terancam. Percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat pesat. Maju terus pak
Jokowi… bangkitlah bangsaku dan jaya lah negeriku Indonesia

Julius Eka D Girsang Usul juga Pak Presiden…..

Naikkan pajak kendaraan….tapi jalan toll tdk perlu bayar lagi…

Toh kalau dihitung hitung…bayar toll jauh lbh besar dari bayar pajak kendaraan…(mis kalau kerja per hari 28.000/hari x 5 hari kerja x 4 minggu= Rp 560.000 x 12 bulan = Rp 6.720.000 / thn utk bayar toll. + pajak itu sendiri…). Karena krmacetan itu jystru penyebabnya adalah (menurut saya) adalah gerbang tol itu sendiri..

Ke 2…batasi usia kenderaannya..misal…maximal 15 thn…

3. Persyaratan kelengkapan kendaraan harus minimal setiap kendaraan ber kamera.selain syarat standar industri kendaraan yg sdh ada….sehingga bisa membantu proses sesuatu penyelidikan disekitar kendaraan jika diperlukan….

Dan semua data terkoneksi ke pusat data seluruh data Indonesia…..(di monitor BIN)…

Tks Pak Presiden….kalau mau membacanya…..dirimu telah membuka inspirasi setiap orang utk memberikan yg terbaik utk negara..

 

DDrusni Skinidoll Alhamdulillah pa sekarang kami bisa lebih mudah mengurus perijinan ,jauh bila di bandingkan dengan sebelumnya yg lama ,mahal,dan belum lagi kantong kita yg terus menerus di kuras oleh para OKNUM pegawai kpengurusan..sampai ada istilah ada dolar urusan lancar…semoga para OKNUM masuk NERAKA,Aminnnnn

 

Dia Raya Pak. Presiden Joko Widodo, Surat Izin Usaha yang pengurusannya berbelit-belit, membuat banyak masyarakat malas membuka usaha. Mudah2an informasi ini segera dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat daerah.

 

Masih banyak lagi tanggapan dari masyarakat yang bisa anda lihat di

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s